JUDUL SKRIPSI HUKUM

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
2. IMPLENTASI PELINDUNG BAGI PEKERJA/BURUH PADA DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM
3. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU. 43 TAHUN 2999 DIKEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
4. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPRES NO. 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
5. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES D.I. YOGYAKARTA)
6. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
7. PERUBNAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT. KARYA BINA BERSAMA)
8. TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004
9. TINAJAUAN TENATANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A SURAKARTA)
10. PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENANGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
11. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI I A SURAKARATA)
12. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JKAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
13. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU 23 JULIU DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS GIGI DAN DJ. RIRI MELAWQAN PT. RAFI FILMS)
14. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA MALAM HARI DI EASY MINIMARKET YOGYAKARTA
15. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PARA PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT. KARYA BINA BERSAMA)
16. KEGIATAN USAHA DALAM BENTUK PERSEKONGKOLAN YANG TIDAK SEHAT BAGI PARA PELAKU USAHA
17. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN 
18. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
19. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH